PBD, Tabloidsisaom.com – Program pendidikan jalur afirmasi di Provinsi Papua Barat Daya terancam terganggu. Ratusan mahasiswa penerima beasiswa afirmasi dilaporkan mengalami krisis finansial akibat belum dicairkannya dana biaya hidup (living allowance) hingga memasuki kuartal kedua tahun 2026.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Afirmasi Papua Barat Daya, Silvester Kosamah, kepada wartawan Tabloidsisaom.com, Selasa (7/4/2026).

Silvester menyampaikan bahwa kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari para mahasiswa afirmasi yang tengah menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara.

“Mahasiswa saat ini benar-benar tertekan. Dinas Pendidikan seolah tutup mata terhadap kondisi yang kami alami,” ujarnya.

Menurut Silvester, keterlambatan pencairan dana biaya hidup berdampak langsung terhadap keberlangsungan studi mahasiswa. Banyak di antara mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, hingga pembayaran administrasi kampus.

“Banyak mahasiswa yang sudah diancam keluar dari asrama karena tunggakan. Untuk makan sehari-hari pun harus berutang,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa afirmasi di Jakarta.

Mahasiswa menilai alasan yang disampaikan Dinas Pendidikan, seperti proses validasi data dan transisi administrasi pasca pemekaran provinsi, tidak lagi dapat diterima.

Sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, sinkronisasi data antara provinsi induk dan pemerintah provinsi baru dinilai berjalan lambat, sementara kebutuhan mahasiswa bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda.

Kondisi ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga psikologis. Tekanan finansial membuat mahasiswa sulit fokus belajar dan berpotensi menyebabkan gelombang putus kuliah (drop out).

Jika tidak segera ditangani, situasi ini dinilai bertentangan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat Daya.

Mahasiswa afirmasi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya agar, segera mencairkan seluruh tunggakan dana biaya hidup mahasiswa.

Mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk mengevaluasi kinerja pejabat terkait di Dinas Pendidikan.

Meminta audit transparansi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) oleh pihak berwenang.
Desakan Evaluasi

Koordinator Afirmasi Papua Barat Daya, Silvester Kosamah, secara tegas meminta Gubernur Papua Barat Daya untuk segera mengambil langkah konkret.

“Pendidikan adalah investasi masa depan Papua. Jika mahasiswa diabaikan, maka masa depan daerah ini juga terancam,” tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji atau pernyataan di media, pungkasnya. (*)