MAYBRAT, Tabloidsisaom.com – Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2026, kondisi infrastruktur jalan di wilayah Distrik Mare kembali menjadi sorotan.

Ruas jalan Suswa–Seya yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dilaporkan mengalami kerusakan parah di sejumlah titik. Kondisi ini bukan hanya menyangkut kenyamanan perjalanan, tetapi mulai menyentuh persoalan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga konektivitas antarkampung.

Intelektual Mare Raya, Deki Natalis Bame, mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Deki menyebut sedikitnya tujuh titik pada ruas yang menghubungkan Suswa dan Seya membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah. Kerusakan jalan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat di Kampung Waban, Sawo, Nafassi, Seya, dan Rufases.

“Menjelang pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2026, kami meminta Bupati untuk memperhatikan sedikitnya tujuh titik ruas jalan yang menghubungkan Suswa dan Seya. Kondisi akses transportasi masyarakat di kampung-kampung ini sangat memprihatinkan,” ujar Deki kepada Tabloidsisaom.com, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Deki, persoalan yang terjadi bukan semata-mata mengenai kondisi fisik jalan. Kerusakan akses transportasi dapat berimplikasi terhadap aktivitas masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.

Akses yang menghubungkan wilayah Bakraby–Sun hingga Seya dinilai membutuhkan intervensi pemerintah secara terukur. Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, masyarakat di kampung-kampung yang bergantung pada jalur tersebut akan terus menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, momentum pembahasan APBD Perubahan 2026 dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Deki mempertanyakan sejauh mana kondisi jalan di wilayah tersebut telah masuk dalam pemetaan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

“Yang kami minta bukan sesuatu yang berlebihan. Jalan ini digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu melihat langsung kondisi di lapangan dan menentukan titik mana yang harus segera ditangani,” tegasnya.

Sorotan Deki tidak berhenti pada persoalan jalan. Ia juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi SD Katolik YPPK St. Paula Sun yang dinilainya sudah tidak layak untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat fasilitas pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat.

“Ini kami sampaikan sebagai pengingat kepada pemerintah daerah. Bapak Bupati mengetahui persoalan ini, sehingga kami berharap sarana publik tersebut mendapat perhatian dan perbaikan,” ujarnya.

Kondisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan lebih luas: apakah pembangunan infrastruktur di daerah sudah sepenuhnya berangkat dari kebutuhan paling mendesak masyarakat di tingkat kampung?

Bagi masyarakat, pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari proyek-proyek baru. Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang telah digunakan masyarakat juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan.

Meski melontarkan kritik, Deki menyatakan masyarakat Mare tetap memberikan apresiasi terhadap sejumlah pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Maybrat di wilayah tersebut.

Ia menyebut pembangunan jalan, jembatan, perumahan dan sejumlah infrastruktur lainnya sebagai bentuk perhatian pemerintah yang perlu diapresiasi.

Namun, apresiasi tersebut tidak berarti persoalan yang masih terjadi di lapangan harus dibiarkan.
Deki meminta pemerintah melanjutkan pembangunan dengan melakukan evaluasi terhadap titik-titik infrastruktur yang mengalami kerusakan serta fasilitas publik yang membutuhkan perbaikan.

“Kami masyarakat Distrik Mare tetap mengapresiasi perhatian Bapak Bupati terhadap pembangunan di wilayah ini. Tetapi masih ada kebutuhan masyarakat yang harus dijawab. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi titik-titik yang menjadi akses utama masyarakat justru terabaikan,” katanya.

Menjelang pembahasan APBD Perubahan 2026, masyarakat kini menunggu apakah aspirasi mengenai ruas Suswa–Seya dan fasilitas pendidikan di Sun akan masuk dalam prioritas penanganan pemerintah.

Bagi warga, persoalan jalan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Kerusakan jalan menyangkut mobilitas manusia dan distribusi kebutuhan masyarakat dari dan menuju kampung-kampung.

Karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2026 menjadi momentum bagi Pemda Maybrat untuk menunjukkan bahwa perencanaan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Deki berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi secara administratif, tetapi juga memastikan adanya verifikasi lapangan, pemetaan tingkat kerusakan, penentuan skala prioritas, serta kejelasan tindak lanjut penganggaran terhadap ruas Suswa–Seya.

“Harapan kami sederhana, pemerintah turun melihat kondisi masyarakat dan memberikan solusi nyata. Jalan yang rusak harus diperbaiki dan fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak harus mendapat perhatian,” pungkas Deki. ( Cibat)