Maybrat, Tabloidsisaom.com – Ratusan massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menuntut Gubernur Papua Barat Daya, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat Daya, dan Bupati Maybrat hadir secara langsung untuk menjawab tuntutan terkait kasus penembakan tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat yang terjadi beberapa waktu lalu.

Aksi yang berlangsung pada Selasa (18/8/2026) dipusatkan di ibu kota Kabupaten Maybrat. Massa bergerak menuju Kantor DPRK Maybrat, kemudian melanjutkan aksi ke halaman Kantor Bupati Maybrat guna menyampaikan aspirasi dan menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa penembakan yang menimpa tiga warga sipil.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa apabila Gubernur Papua Barat Daya, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat Daya, dan Bupati Maybrat tidak segera memberikan respons yang jelas terhadap tuntutan mereka, maka massa akan mendirikan tenda dan tetap bertahan di depan kantor pemerintahan hingga ada kepastian penyelesaian atas tuntutan tersebut.

Aksi ini diikuti oleh berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, di antaranya Cipayung Plus, PMKRI, GMKI, GMNI, serta masyarakat dari wilayah Aifat Raya dan sekitarnya.

Massa aksi diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat, Ferdinandus Taa, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Maybrat.

Di hadapan massa, Sekda Maybrat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Maybrat telah berupaya mengundang Gubernur Papua Barat Daya beserta Forkopimda Provinsi untuk hadir di Maybrat. Menurutnya, undangan telah disampaikan beberapa kali, bahkan hingga dini hari dirinya terus melakukan komunikasi agar para pihak terkait dapat hadir.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pertemuan di Sorong pada pukul 17.00 WIT untuk membahas secara khusus tujuh poin tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh massa aksi.

Sekda menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan agar setiap tuntutan dapat dibahas dan dijawab secara resmi oleh pemerintah bersama unsur Forkopimda sebelum hasilnya disampaikan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Maybrat, pimpinan DPRK, Kapolres, Dandim, serta unsur terkait dijadwalkan mengikuti pertemuan tersebut. Selain itu, ia meminta agar lima orang perwakilan massa aksi turut hadir dalam rapat di Sorong sehingga dapat mendengar langsung pembahasan dan keputusan yang dihasilkan.

Menurut Sekda, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui forum bersama agar setiap tuntutan dapat dijawab secara tuntas, bukan sekadar janji tanpa kepastian.

Di akhir penyampaiannya, Sekda Maybrat mengimbau seluruh massa aksi untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian selama menyampaikan aspirasi serta menunggu hasil pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah bersama Forkopimda.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari hasil pertemuan yang berlangsung di Sorong. (*)