Tambrauw, Tabloidsisaom.com – Sejumlah tokoh pemekaran Kabupaten Tambrauw bersama tokoh masyarakat adat melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Dalam aksi spontan di halaman Kantor Bupati Tambrauw, Senin (31/8/2026), mereka menilai roda pemerintahan berjalan di tempat dan mengancam akan memalang kantor bupati apabila tidak ada perubahan nyata.

Para tokoh menilai aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka mengaku kecewa karena pada hari kerja Kantor Bupati dinilai sepi dari aktivitas pelayanan, sementara Bupati, Wakil Bupati, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut tidak menjalankan tugas secara aktif di ibu kota kabupaten.

“Kami meminta Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD segera berkantor di ibu kota Kabupaten Tambrauw. Pemerintahan harus hadir untuk melayani masyarakat, bukan bekerja dari luar daerah atau di rumah pribadi,” tegas salah seorang tokoh pemekaran saat menyampaikan tuntutan.

Dalam aksi tersebut, para tokoh menyatakan siap melakukan pemalangan Kantor Bupati sebagai bentuk protes apabila kondisi tersebut terus berlanjut. Menurut mereka, langkah itu dilakukan untuk mendorong perhatian seluruh pemangku kepentingan terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tambrauw.

Selain itu, mereka mendesak agar penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt.) pada sejumlah jabatan dievaluasi. Mereka menilai sistem tersebut belum mampu meningkatkan efektivitas birokrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Para tokoh juga menilai lemahnya aktivitas pemerintahan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Menurut mereka, minimnya kehadiran aparatur pemerintah di ibu kota kabupaten menyebabkan aktivitas ekonomi ikut melemah.

“Jangan sampai Tambrauw hanya menjadi tempat mengambil anggaran, lalu aktivitas pemerintahan dilakukan di luar daerah. Pemerintah harus hadir bersama masyarakat dan bekerja untuk kemajuan Tambrauw,” ujar salah seorang tokoh adat.

Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari struktur birokrasi, disiplin aparatur sipil negara, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Para tokoh menegaskan bahwa Kabupaten Tambrauw lahir dari perjuangan masyarakat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melayani rakyat secara maksimal.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan para tokoh pemekaran dan masyarakat adat tersebut.(*)